DPR dan Pemerintah Bahas RUU Haji dalam Rapat Tertutup

DPR dan Pemerintah Bahas RUU Haji dalam Rapat Tertutup

palitaliawines.com – DPR dan Pemerintah menggelar rapat tertutup untuk membahas Revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Haji dan Umrah (RUU Haji). Rapat ini berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Sabtu (23/8/2025). Pembahasan dilakukan dalam format Panitia Kerja (Panja), melibatkan wakil dari berbagai kementerian yang terkait langsung dengan penyelenggaraan ibadah haji.

“Baca juga : Gustika Hatta Kritik Presiden dan Wapres di Peringatan HUT RI”

Anggota Komisi VIII DPR RI, Achmad, membenarkan bahwa rapat berlangsung secara tertutup agar diskusi berjalan lebih fokus. “Ini supaya kegiatan lebih fokus. Mungkin ada hal-hal krusial yang dibahas,” ujar politikus Partai Demokrat tersebut.

Beberapa kementerian yang hadir dalam rapat ini meliputi Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), serta kementerian lainnya yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan haji. Menurut Achmad, pembahasan masih akan berlanjut hingga hari Minggu dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) secara maraton.

Salah satu poin penting dalam pembahasan adalah potensi perubahan nomenklatur Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menjadi Kementerian Haji dan Umrah. Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan kualitas layanan bagi jemaah haji. “Pemerintah ingin pengelolaan haji lebih optimal. Karena itu dibentuk Kementerian khusus agar pelayanan semakin baik,” tambah Achmad.

Sebagai informasi, RUU ini telah disepakati menjadi RUU usul inisiatif DPR pada rapat paripurna Kamis (24/7/2025). Saat ini, DPR dan pemerintah menargetkan pengesahan RUU Haji dan Umrah pada rapat paripurna Selasa, 26 Agustus 2025.

“Baca juga : Wedding Stylist dan Planner, Ini Perbedaan Keduanya”

Revisi UU ini diharapkan membawa perubahan signifikan, khususnya dalam tata kelola dan pelayanan ibadah haji. DPR dan Pemerintah menekankan pentingnya transparansi, efisiensi, dan peningkatan kualitas layanan sebagai bagian dari reformasi penyelenggaraan haji di Indonesia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *