palitaliawines.com – Gaji Prajurit TNI baru lulusan Tamtama dipotong untuk perumahan, laporan IndonesiaLeak tersebut ditanggapi Mantan Panglima TNI, Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo menyoroti proyek mangkrak yang dikelola oleh Badan Pengelola Tabungan Wajib Perumahan (BP TWP). Gatot membantah anggapan bahwa prajurit baru diwajibkan membeli rumah dalam tiga tahun pertama masa dinas.
“Baca juga : Kepala SDN di Tangsel Dicopot karena Jual Seragam Mahal”
Dalam pernyataannya, Gatot menegaskan bahwa prajurit yang baru lulus pendidikan militer wajib tinggal di barak. Menurutnya, program perumahan hanya diperuntukkan bagi prajurit yang sudah atau akan berkeluarga, dan bersifat sukarela.
“Itu kebutuhan prajurit, bukan pemaksaan. Jadi wajar kalau saya tidak percaya kalau ada pemotongan gaji sepihak,” tegas Gatot dalam keterangannya, Selasa (12/8).
Gatot menjelaskan bahwa proses pengajuan pembelian rumah dimulai dari pendaftaran di satuan. Pengajuan itu kemudian disampaikan secara berjenjang hingga ke pimpinan. Setelah disetujui, BP TWP menunjuk pengembang untuk mempresentasikan lokasi dan bentuk rumah.
Prajurit bersama satuan akan meninjau lokasi, melihat rumah contoh, serta memastikan fasilitas umum tersedia seperti angkutan umum, pasar, dan sekolah.
Jenderal Gatot Nurmantyo Klarifikasi Isu Potongan Gaji Prajurit Baru untuk Rumah Dinas
Bila setuju, prajurit mendaftar ulang dan jika tidak, maka tidak ada kewajiban untuk melanjutkan. Uang yang telah disetorkan ke BP TWP akan digunakan untuk meringankan pembayaran uang muka. “Pemotongan gaji maksimal 30 persen dan hanya jika prajurit setuju. Tidak boleh dipaksa,” ungkap Gatot.
Ia juga menekankan bahwa tidak ada kewenangan dari BP TWP maupun KASAD untuk menginstruksikan pemotongan lewat Surat Telegram (ST). Semua angsuran dilakukan oleh pihak bank, bukan diambil langsung oleh TWP. “Ketua TWP pun tidak bisa ambil uang prajurit. Jika ada, harus dilaporkan ke KASAD dan dibahas bersama,” tambahnya.
Sebagai informasi, program TWP telah berjalan sejak lama dan dilaksanakan dengan pengawasan ketat. Gatot menyebut mekanisme ini sudah diterapkan sejak ia menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) pada periode 2015–2017.
Program ini dirancang untuk membantu prajurit memiliki rumah layak huni dengan mekanisme yang adil dan transparan.
Kasus ini kembali memunculkan kebutuhan akan pengawasan dan transparansi dalam program kesejahteraan gaji prajurit TNI. Ke depan, evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan BP TWP dan realisasi proyek perumahan sangat diperlukan.
“Baca juga : Leg Day Tingkatkan Kesehatan Otot dan Metabolisme Tubuh”
Hal ini penting agar hak dan kesejahteraan prajurit muda tetap terlindungi tanpa tekanan atau beban finansial yang tidak semestinya.
Leave a Reply