palitaliawines.com – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menantang Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, untuk secara transparan menunjukkan data dana APBD yang disebut mengendap di bank.
Purbaya sebelumnya mengklaim bahwa ada Rp 4,17 triliun dana APBD Jawa Barat yang belum terserap, sehingga menimbulkan persepsi adanya dana “menganggur” di perbankan.
Dedi membantah klaim tersebut, menegaskan bahwa laporan itu bisa menimbulkan kesalahpahaman publik. Ia menekankan perlunya keterbukaan data agar masyarakat memahami realita pengelolaan keuangan daerah.
Baca Juga: “Prabowo-Gibran Genap Setahun, Ekonomi Tunjukkan Perbaikan“
Purbaya Balik Tantangan: “Cek Langsung ke Bank Indonesia”
Menanggapi tantangan Dedi, Purbaya menyarankan agar Pemprov Jawa Barat memeriksa data langsung ke Bank Indonesia (BI).
Menurut Purbaya, data itu bersumber dari sistem monitoring rutin BI yang dilaporkan oleh seluruh perbankan secara berkala.
Ia menegaskan, sebagai pejabat Kemenkeu, kewenangannya adalah mengawasi sistem nasional, bukan memverifikasi data keuangan di level daerah secara langsung.
“Jika ingin memastikan, silakan periksa ke BI. Semua catatan transaksi tercatat jelas dan transparan,” tegas Purbaya.
Dedi: “Kami Sudah Periksa ke Bank BJB, Tak Ada Dana Mengendap”
Dedi menekankan, timnya telah melakukan pengecekan langsung ke Bank BJB, bank yang menangani dana APBD Jawa Barat.
Hasilnya menunjukkan tidak ada dana APBD yang tersimpan dalam bentuk deposito atau mengendap.
Ia menegaskan pentingnya Purbaya membuka data rinci terkait daerah yang disebut menyimpan dana agar publik tidak salah menilai.
“Transparansi harus jadi prioritas, jangan sampai klaim yang salah menimbulkan persepsi negatif terhadap pengelolaan keuangan daerah,” ujar Dedi.
Transparansi Keuangan Publik Jadi Sorotan
Perdebatan ini menjadi sorotan penting mengenai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBD.
Dana publik harus digunakan dengan efisien, tepat sasaran, dan jelas pertanggungjawabannya.
Keterbukaan informasi keuangan publik menjadi kunci agar masyarakat yakin bahwa setiap rupiah APBD benar-benar digunakan untuk program pembangunan dan kesejahteraan warga.
Pemerintah pusat dan daerah diharapkan bekerja sama dalam menciptakan pengelolaan keuangan yang tertib, transparan, dan akuntabel, sehingga tidak menimbulkan pertanyaan publik yang tidak perlu.
Pandangan ke Depan: Kerja Sama Demi Dana Publik Maksimal
Ke depan, komunikasi yang konstruktif dan terbuka antara pemerintah pusat dan daerah menjadi sangat penting.
Tujuannya adalah mencegah salah paham, memastikan APBD digunakan secara optimal, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Jika semua pihak bersikap terbuka, setiap rupiah APBD bisa dialokasikan untuk program yang nyata, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat pembangunan daerah secara berkelanjutan.
Baca Juga: “Harmoni Budaya Dunia Meriahkan IICF 2025 di Ancol Jakarta Utara“
Leave a Reply