palitaliawines.com – Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp 118,5 triliun dalam Rencana Anggaran Tahun 2026. Anggaran ini meningkat signifikan sebesar Rp 47,64 triliun dari pagu indikatif sebelumnya sebesar Rp 70,86 triliun. Kenaikan ini disepakati dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI pada Kamis (4/9/2025).
“Baca juga : KPK Menyita Uang dan Aset Terkait Kasus Korupsi Kuota Haji”
Menteri PUPR Dody Hanggodo menyampaikan bahwa fokus utama kementeriannya adalah menyelesaikan program-program prioritas nasional yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto, terutama dalam mendukung ketahanan dan swasembada pangan.
“Misalnya irigasi untuk mendukung swasembada pangan, penyediaan air baku melalui SPAM terintegrasi hulu-hilir, serta infrastruktur konektivitas pendukung swasembada.”
Program lain yang juga ditekankan mencakup pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah, pengembangan sekolah rakyat, serta kelanjutan berbagai kegiatan infrastruktur yang telah dikomitmenkan sebelumnya.
Distribusi anggaran dilakukan ke berbagai direktorat jenderal dan unit kerja, antara lain:
- Ditjen Sumber Daya Air: Rp 34,73 triliun
- Ditjen Bina Marga: Rp 45,61 triliun
- Ditjen Cipta Karya: Rp 12,03 triliun
- Ditjen Prasarana Strategis: Rp 24,10 triliun
- Sekretariat Jenderal: Rp 576,85 miliar
- Inspektorat Jenderal: Rp 107,81 miliar
- Ditjen Pembiayaan Infrastruktur: Rp 147,13 miliar
- BPIW: Rp 172,93 miliar
- BPSDM: Rp 403,93 miliar
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menyampaikan bahwa DPR dan Kementerian PUPR sepakat untuk membahas secara lebih mendalam pemanfaatan dan efektivitas alokasi anggaran tersebut pada rapat lanjutan.
“Pada prinsipnya, anggaran dialokasikan secara strategis untuk pembangunan infrastruktur berkualitas guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat,” kata Dody.
“Baca juga : Pemerintah AS Cabut Izin Impor Chip Samsung dan SK Hynix”
Dengan besarnya anggaran yang disediakan, pemerintah berharap pembangunan infrastruktur tidak hanya fokus pada konektivitas, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan dan penyediaan air bersih secara nasional. Program-program ini dinilai penting untuk menunjang swasembada dan mendukung tujuan pembangunan jangka panjang Indonesia.
Leave a Reply