palitaliawines.com — Genap satu tahun menjabat, Presiden Prabowo Subianto menandai kepemimpinannya dengan sederet langkah ekonomi yang mengguncang lanskap nasional.
Bukan sekadar janji, tujuh kebijakan strategis lahir untuk memperkuat daya beli, menstabilkan harga, serta membuka jutaan lapangan kerja baru.
Laporan Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) menyebut langkah-langkah tersebut “menyentuh langsung kehidupan rakyat” dan menjadi fondasi kokoh ekonomi 2025.
“Pemerintah fokus pada kebijakan strategis yang memperkuat daya beli dan menjaga stabilitas nasional,” tulis Bakom RI di akun resminya, Minggu (19/10/2025).
1. DHE: Strategi Devisa Nasional Menuju Ekonomi Mandiri
Kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) resmi diberlakukan sejak Maret 2025 lewat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2025.
Langkah ini mewajibkan sebagian hasil ekspor disimpan di dalam negeri, guna memperkuat cadangan devisa dan menstabilkan kurs rupiah.
Hasilnya nyata: cadangan devisa melonjak hingga US$ 152 miliar per Juni 2025, melampaui target awal US$ 100 miliar.
Ekonom menilai kebijakan ini sebagai “penyeimbang baru” yang mampu menahan guncangan global sekaligus mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri.
Baca Juga: “Psikolog Ungkap 8 Tanda Persahabatan Tak Lagi Suportif“
2. Pembatalan PPN 12%: Langkah Berani Lindungi Daya Beli Rakyat
Rencana kenaikan PPN dari 11% menjadi 12% yang seharusnya berlaku 1 Januari 2025 resmi dibatalkan oleh Presiden Prabowo.
Keputusan ini muncul setelah gelombang protes publik terkait potensi kenaikan harga barang pokok di tengah tekanan ekonomi global.
Melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024, tarif PPN dipertahankan di 11%, dengan pengecualian barang mewah.
Kebijakan ini dianggap sebagai angin segar bagi masyarakat dan pelaku usaha, menjaga stabilitas harga dan memperkuat kepercayaan pasar terhadap pemerintah.
3. Diskon Pajak Mobil Listrik dan Hybrid: Dorong Ekonomi Hijau
Dalam upaya transisi menuju energi bersih, pemerintah mengeluarkan insentif pajak kendaraan listrik dan hybrid.
Melalui skema Pajak Ditanggung Pemerintah (DTP) sebesar 10% untuk kendaraan dengan TKDN di atas 40%, dan 5% untuk 20–40%.
Bahkan, kendaraan hybrid mendapatkan keringanan PPnBM DTP 3%.
Langkah ini bukan hanya mendukung industri otomotif nasional, tetapi juga mempercepat pencapaian target Net Zero Emission 2060.
4. Bank Emas Nasional: Lompatan Baru Ekonomi Komoditas
Gebrakan selanjutnya adalah peluncuran Bank Emas Nasional pada 26 Februari 2025, yang diklaim sebagai yang pertama di Asia Tenggara.
Bank ini berfungsi sebagai lembaga penyimpanan dan pengelolaan emas nasional, sekaligus instrumen keuangan berbasis aset riil.
Bank emas diharapkan menambah pertumbuhan ekonomi hingga 1,6% atau sekitar Rp 245 triliun, dan membuka 1,8 juta lapangan kerja baru.
Investor menilai langkah ini sebagai “game changer” yang memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat komoditas global.
5. Penyelamatan Sritex: Pemerintah Turun Langsung Jaga Buruh Tekstil
Kebijakan penyelamatan 10 ribu karyawan PT Sri Rejeki Isman (Sritex) menjadi bukti nyata komitmen pemerintah terhadap industri tekstil nasional.
Pasca perusahaan dinyatakan pailit pada Maret 2025, pemerintah menugaskan BPJS Ketenagakerjaan untuk menyalurkan jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) bagi para buruh terdampak.
Selain itu, pemerintah juga memfasilitasi investor baru untuk mengelola aset pabrik, mempertahankan produksi, dan mempekerjakan kembali tenaga kerja lama.
Beberapa UMKM Jawa Tengah bahkan dilibatkan agar mampu menyerap tenaga kerja eks Sritex, menjaga stabilitas sektor padat karya di tengah gejolak global.
6. THR untuk Ojol: Perlindungan Sosial Era Digital
Presiden Prabowo juga mendorong kebijakan Tunjangan Hari Raya (THR) untuk pengemudi ojek online (ojol) dan pekerja lepas digital.
Melalui Kementerian Ketenagakerjaan, pemerintah mengajak seluruh platform transportasi online memberikan insentif kepada driver aktif yang bekerja lebih dari empat hari per minggu.
Langkah ini menguntungkan lebih dari empat juta pengemudi di seluruh Indonesia, sekaligus memperkuat hubungan kemitraan yang selama ini kerap timpang.
Kebijakan ini disebut sebagai bentuk nyata “keadilan sosial di ekonomi digital”.
7. Efisiensi APBN Rp 306,9 Triliun: Pemerintah Pangkas Boros, Salurkan ke Rakyat
Kebijakan efisiensi anggaran negara menjadi gebrakan terakhir namun paling berdampak besar.
Melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, pemerintah berhasil menghemat Rp 306,9 triliun dari berbagai sektor non-prioritas.
Dana hasil efisiensi dialokasikan kembali untuk lapangan kerja, ketahanan pangan, dan energi nasional.
Langkah ini juga memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan fiskal yang transparan, produktif, dan berorientasi hasil nyata.
Kebijakan Progresif, Arah Baru Ekonomi Nasional
Tujuh gebrakan ekonomi di tahun pertama kepemimpinan Prabowo menunjukkan arah baru Indonesia: mandiri secara ekonomi, berdaulat secara fiskal, dan berpihak pada rakyat.
Konsistensi implementasi kebijakan ini diharapkan memperkuat fundamental ekonomi dan mendorong pertumbuhan yang berkeadilan serta berkelanjutan.
Analis ekonomi menilai strategi Prabowo merupakan “formula transisi menuju era ekonomi kuat dan tangguh,” menempatkan Indonesia sebagai kekuatan baru di Asia Tenggara.
Baca Juga: “Prajogo-Hapsoro Jadi Sorotan, Pasar Bidik IHSG ke Level 9.000“
Leave a Reply