palitaliawines.com — Presiden Senat Kamboja Hun Sen menegaskan bahwa Paris Peace Agreements yang ditandatangani pada 23 Oktober 1991 tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum penyelesaian sengketa perbatasan antara Kamboja dan Thailand.
Pernyataan tersebut disampaikan Hun Sen dalam konferensi pers di Phnom Penh pada Selasa (23/10/2025).
Latar Belakang Sengketa
Sengketa wilayah antara Kamboja dan Thailand mencakup area “Emerald Triangle” serta beberapa titik perbatasan yang belum selesai didemarkasi.
Hun Sen menjelaskan bahwa Perjanjian Paris 1991 hanya berfokus pada perdamaian politik dan keamanan internal Kamboja, bukan urusan batas teritorial negara tetangga.
“Kesepakatan itu tidak mengatur perbatasan, dan tidak bisa dipakai untuk kepentingan itu,” tegas Hun Sen.
Baca Juga: “Phnom Penh Gempar! Polisi Bongkar Sindikat Penipuan Telepon“
Pernyataan Resmi dan Posisi Kamboja
Dalam pernyataannya, Hun Sen menyebut bahwa penyelesaian masalah batas negara harus dilakukan melalui perundingan bilateral yang transparan atau lembaga hukum internasional seperti International Court of Justice (ICJ).
“Perjanjian tersebut tidak memiliki mandat untuk menentukan batas negara,” ujarnya.
Hun Sen juga menegaskan Kamboja akan tetap berpegang pada peta kolonial Prancis tahun 1904–1907 sebagai referensi utama.
Sementara itu, juru bicara militer Thailand menolak klaim Hun Sen dan menyatakan bahwa isu perbatasan masih berada di bawah wewenang Joint Boundary Commission (JBC).
“Prosesnya tetap berjalan melalui komite bersama, sesuai kesepakatan dua negara,” ujar pejabat Thailand yang dikutip The Nation Thailand.
Implikasi Politik dan Diplomatik
Pernyataan Hun Sen menandakan perubahan arah diplomasi Kamboja menuju mekanisme penyelesaian berbasis hukum internasional.
Langkah ini dinilai sebagai upaya mempertegas kedaulatan nasional sekaligus mengurangi ketergantungan pada perjanjian lama yang dianggap tidak relevan.
Pengamat politik dari Chulalongkorn University, Dr. Somchai Preechaporn, menilai bahwa pernyataan Hun Sen dapat memicu reaksi diplomatik baru di kawasan.
“Isu perbatasan ini selalu sensitif. Bila tak dikelola baik, bisa memengaruhi hubungan ekonomi dan stabilitas kawasan,” katanya.
Dampak Ekonomi dan Sosial
Ketegangan di perbatasan Thailand–Kamboja berpotensi mengganggu aktivitas perdagangan dan arus wisata.
Data dari ASEAN Trade Center 2024 mencatat nilai ekspor-impor tahunan antara kedua negara mencapai lebih dari US$2,8 miliar.
Penutupan pos perbatasan sementara di wilayah Sa Kaeo dan Banteay Meanchey beberapa waktu lalu sempat menurunkan perdagangan lintas negara hingga 15 persen.
Dari sisi sosial, perbedaan narasi mengenai batas wilayah memicu meningkatnya sentimen nasionalisme di kalangan masyarakat perbatasan.
Pemerintah Kamboja meminta masyarakat tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh isu media sosial yang tidak berdasar.
Tantangan dan Langkah Ke Depan
Hun Sen menekankan pentingnya dialog diplomatik berkelanjutan dan kesepakatan teknis antar lembaga perbatasan.
Kamboja akan membentuk tim khusus untuk memperbarui dokumen batas dan memperkuat data peta digital sebagai bukti legal.
Sementara itu, Thailand masih meninjau kemungkinan mempercepat pertemuan Joint Boundary Commission (JBC) yang tertunda sejak 2023.
Beberapa analis memperingatkan bahwa proses ini tidak akan mudah.
Selain masalah historis, kedua negara juga menghadapi tekanan politik domestik yang dapat memengaruhi fleksibilitas negosiasi.
Namun, peluang perdamaian tetap terbuka bila kedua pihak mengedepankan jalur hukum dan diplomasi terbuka.
Penutup
Pernyataan Hun Sen menjadi penegasan posisi Kamboja bahwa Paris Peace Agreements 1991 tidak memiliki relevansi dalam penetapan batas negara.
Sikap ini membuka babak baru diplomasi bilateral yang menekankan pada prinsip hukum dan kedaulatan nasional.
Keberhasilan penyelesaian sengketa perbatasan kini bergantung pada kemampuan kedua negara menjaga dialog konstruktif demi stabilitas dan keamanan regional.
Baca Juga: “Istana Thailand Umumkan Ratu Sirikit Tutup Usia, Bangsa Berduka“
Leave a Reply