palitaliawines.com – IKN resmi ditetapkan Presiden Prabowo Subianto sebagai Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai ibu kota politik Indonesia mulai tahun 2028. Keputusan ini menjadi langkah besar dalam transformasi tata kelola pemerintahan nasional dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Penetapan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah 2025 yang diundangkan pada 30 Juni 2025.
“Baca juga : Pemerintah Resmi Tetapkan 17 Hari Libur Nasional Tahun 2026”
Langkah ini menandai babak baru dalam pembangunan IKN sebagai pusat pemerintahan yang modern, inklusif, dan berkelanjutan. Fokus utamanya adalah memastikan fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif benar-benar berjalan di lokasi baru. Pemerintah menyatakan bahwa pada 2028, Nusantara tidak hanya berfungsi administratif, tetapi juga menjadi pusat pengambilan keputusan politik nasional.
Rencana Strategis Menuju Ibu Kota Politik
Agar status ibu kota politik benar-benar terwujud pada 2028, pemerintah menetapkan beberapa target pembangunan strategis. Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) seluas 800 hingga 850 hektare ditargetkan selesai dibangun. Selain itu, 20 persen dari seluruh gedung dan kantor pemerintahan di IKN harus sudah berdiri.
Dalam aspek permukiman, 50 persen hunian untuk ASN dan masyarakat umum harus tersedia dan layak huni. Pemerintah juga menetapkan minimal 50 persen infrastruktur dasar kawasan harus rampung, termasuk air bersih, sanitasi, energi, dan jalan. Indeks aksesibilitas serta konektivitas kawasan ditargetkan mencapai angka 0,74, mencerminkan kemudahan mobilitas di dalam dan luar kawasan.
Dari sisi sumber daya manusia, antara 1.700 hingga 4.100 ASN akan dipindahkan pada tahap awal. Kehidupan kota juga akan didukung penerapan teknologi smart city dengan tingkat penerapan minimal 25 persen.
Fokus Pembangunan dan Digitalisasi Pemerintahan
Sejumlah prioritas pembangunan akan dipercepat dalam beberapa tahun ke depan. Pemerintah memfokuskan penataan kawasan inti, pembangunan gedung kementerian, penyediaan hunian untuk ASN, serta pengembangan sistem pemerintahan digital. Infrastruktur dasar seperti jalan, transportasi publik, dan fasilitas sosial juga menjadi bagian penting.
Selain itu, pendekatan kota cerdas akan digunakan untuk meningkatkan efisiensi layanan publik dan transparansi pemerintahan. Ini sejalan dengan visi IKN sebagai kota masa depan yang berbasis teknologi dan ramah lingkungan.
Apa Itu Ibu Kota Politik?
Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menjelaskan konsep ibu kota politik dalam konferensi pers di Istana Presiden awal 2025. Menurutnya, status ini menandakan bahwa pusat pemerintahan tidak hanya mencakup eksekutif, tetapi juga lembaga legislatif dan yudikatif.
“Ibu kota politik, artinya kita memastikan kehadiran lembaga DPR, DPD, dan MPR, bukan hanya gedung kementerian,” ujar AHY. Konsep ini mengacu pada kota yang menjadi pusat pengambilan keputusan politik dan administrasi negara, bukan pusat ekonomi atau keuangan.
Model serupa telah diterapkan di beberapa negara. Misalnya, Putrajaya di Malaysia menjadi pusat pemerintahan, sementara Kuala Lumpur tetap sebagai pusat bisnis. Korea Selatan juga memindahkan fungsi administratif ke Sejong, namun Seoul tetap menjadi jantung ekonomi dan budaya negara.
Pandangan ke Depan: Jakarta Tetap Jadi Pusat Ekonomi
Meski IKN resmi akan memegang peran sebagai ibu kota politik, Jakarta tetap diproyeksikan menjadi pusat ekonomi, keuangan, dan perdagangan. Hal ini untuk menjaga keseimbangan fungsi antarwilayah dan menghindari beban pusat yang terpusat hanya di satu kota.
“Baca juga : Xiaomi RedmiBook 15 Performa Kuat dan Harga Terjangkau”
Pemerintah optimistis pemindahan ibu kota dapat dilakukan secara bertahap namun terukur. Dengan strategi pembangunan yang matang, penerapan teknologi, dan dukungan regulasi, IKN diharapkan benar-benar siap berfungsi penuh pada 2028 sebagai ibu kota politik Indonesia.
Leave a Reply