palitaliawines.com – Mantan Menko Polhukam Mahfud MD kembali menyoroti dinamika penanganan dugaan penggelembungan anggaran proyek kereta cepat Jakarta–Bandung (Whoosh).
Mahfud menyebut, permintaan agar dirinya melapor ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak perlu dilakukan karena tidak akan membawa hasil signifikan.
“Kalau saya disuruh lapor, ngapain, buang-buang waktu juga. Yang punya data dan bukti langsung saja ke KPK,” ujar Mahfud di Jakarta, Senin (27/10).
Menurut Mahfud, tugas KPK adalah menindaklanjuti informasi publik yang sudah beredar luas, bukan menunggu laporan individu.
Baca Juga:
- “Willie Salim Beli Rumah Mewah Milik Musdalifah Senilai 100 Miliar“
- “China Tinggalkan Dolar AS, Ekonomi Stabil, Yuan Kian Menguat“
- “Purbaya Gaet Hacker Lokal Hebat Perkuat Sistem Coretx Nasional“
- “Update! BLT Kesra Rp900 Ribu Ditargetkan Cair 27 Oktober“
- “Waspada! Daftar Makanan Tinggi Purin yang Bisa Picu Asam Urat“
⚙️ Kritik terhadap Mekanisme Pelaporan KPK
Mahfud menilai mekanisme pelaporan di KPK perlu diperkuat agar tidak menimbulkan kesan lembaga antirasuah hanya reaktif terhadap tekanan publik.
Ia menegaskan, KPK seharusnya proaktif melakukan klarifikasi dan investigasi berdasarkan data terbuka, bukan sekadar menunggu pelapor datang dengan dokumen resmi.
“Kalau setiap kali ada isu publik, lalu disuruh lapor, ya tidak selesai-selesai. KPK kan punya penyelidik, punya data,” ucap Mahfud.
Pernyataan ini mengundang perdebatan di kalangan hukum, karena dianggap sebagai kritik tajam terhadap sistem pelaporan korupsi yang belum optimal.
💰 Sorotan pada Biaya Proyek Whoosh
Isu mark-up proyek Whoosh mencuat sejak beberapa bulan lalu. Biaya pembangunan per kilometer disebut mencapai lebih dari USD 50 juta, jauh di atas rata-rata proyek serupa di negara lain yang hanya sekitar USD 17–20 juta.
Publik mempertanyakan transparansi anggaran proyek nasional ini yang melibatkan investasi besar dari konsorsium Indonesia dan Tiongkok.
Mahfud menyebut bahwa dirinya tidak menuduh siapa pun, tetapi hanya ingin mendorong transparansi. Ia menilai proyek strategis semacam ini harus diaudit secara terbuka agar tidak menimbulkan kecurigaan publik.
🧩 Reaksi Publik dan Pemerhati Hukum
Pernyataan Mahfud MD memicu beragam tanggapan. Sebagian masyarakat mendukung pandangan bahwa laporan berulang tanpa tindak lanjut konkret memang tidak efektif.
Namun, ada pula pihak yang menilai KPK tetap membutuhkan laporan resmi agar dapat menindak kasus secara hukum.
Sejumlah pengamat hukum berpendapat bahwa kritik Mahfud sebaiknya dijadikan masukan bagi KPK untuk memperbaiki tata kelola pelaporan korupsi, khususnya dalam proyek infrastruktur bernilai besar.
🔍 KPK Tanggapi Santai Pernyataan Mahfud
Juru bicara KPK menyatakan lembaganya menghormati pendapat Mahfud MD. KPK tetap membuka diri terhadap siapa pun yang ingin menyampaikan data atau informasi dugaan korupsi proyek Whoosh.
Namun, lembaga itu menegaskan proses penanganan kasus tetap mengacu pada aturan dan bukti hukum yang dapat diverifikasi.
“Kami terbuka untuk siapa pun yang ingin memberikan informasi tambahan, termasuk Pak Mahfud,” ujar perwakilan KPK dalam konferensi pers di Jakarta.
KPK juga menyebut akan mempelajari kembali laporan dan data proyek tersebut untuk memastikan apakah ada indikasi pelanggaran hukum.
🧭 Pentingnya Transparansi Proyek Strategis Nasional
Proyek Whoosh merupakan bagian dari program strategis pemerintah dalam mendorong konektivitas antarwilayah dan efisiensi transportasi nasional.
Namun, tingginya nilai investasi dan keterlibatan pihak asing menjadikan proyek ini sensitif terhadap isu transparansi.
Mahfud menilai, agar proyek serupa di masa depan tidak menimbulkan kecurigaan publik, pemerintah harus membuka data anggaran dan mekanisme pembiayaan secara berkala kepada masyarakat.
✅ Kesimpulan
Pernyataan Mahfud MD bahwa laporan proyek Whoosh ke KPK “tak ada gunanya” menjadi sorotan publik karena menyinggung efektivitas lembaga antikorupsi dan sistem pelaporan nasional.
Kritik ini membuka ruang diskusi penting soal reformasi sistem pengawasan proyek infrastruktur besar, termasuk transparansi anggaran dan audit publik.
Kasus ini juga menjadi cerminan bahwa penegakan hukum tidak hanya bergantung pada laporan formal, tetapi juga pada inisiatif lembaga untuk bertindak proaktif.
Kini publik menantikan langkah KPK selanjutnya dalam memastikan proyek Whoosh berjalan bersih dan akuntabel.
Baca Juga:
- “Terbukti! 8 Penyakit Ini Bisa Sembuh Total dengan Jalan Kaki“
- “8 Alasan Kenapa Harus Rutin Makan Nanas Segar Setiap Hari“
- “Trump Kunjungi Malaysia, Teken Kesepakatan Dagang Strategi“
- “Waktu Terbaik Jalan Kaki untuk Gula Darah: Pagi atau Sore?“
- “RTM Malaysia Minta Maaf Resmi Salah Sebut Presiden Indonesia“
Leave a Reply